Salah satu agenda kerja Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Klungkung Tahun 2021 adalah melaksanakan evaluasi kematangan organisasi perangkat daerah dengan tujuan mendapatkan gambaran yang jelas kondisi kematangan organisasi sehingga dapat memberikan masukan bagi peningkatan kematangan organisasi perangkat daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk pelaksanaannya diawali dengan pelaksanaan sosialisasi indikator penilaian pada tanggal 31 Mei 2021 pukul 13.30 wita di Ruang Rapat Praja Mandala. Pelaksanaan sosialisasi dihadiri semua perangkat daerah dan dipimpin langsung Sekda Kabupaten Klungkung Ir. I Gede Putu Winastra, M.MA yang memberikan penekanan pentingnya meningkatkan pelaksanaan budaya perbaikan berkelanjutan melalui pelaksanaan prinsip manajemen yang menjadikan pelaksanaan evaluasi sebagai umpan balik bagi penyempurnaan dan perbaikan. Evaluasi harus dilakukan sungguh-sungguh tidak saja untuk mengukur capaian dan keberhasilan pencapaian target, tetapi lebih dalam harus mampu memberikan gambaran kondisi-kondisi yang belum optimal untuk selanjutnya direkomendasikan perbaikannya. Oleh karenanya dalam pelaksanaan evaluasi kematangan perangkat daerah tahun ini diharapkan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga rekomendasi perbaikannya merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas perangkat daerah.
Selanjutnya dalam paparan sosialisasi, Kepala Bagian Organisasi menjelaskan bahwa evaluasi ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018, maka penilaan organisasi dilakukan pada tiga aspek yaitu tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi. Tiga aspek tersebut dijabarkan dalam 11 indikator penilaian yaitu sebagai berikut :
1. Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas
3. Penjaminan Mutu Layanan Daerah;
4. SOP;
5. DIKLAT aparatur;
6. Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas;
7. Manajemen Sumberdaya Peralatan dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur;
8. Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur;
9. Pengukuran Kinerja Daerah;
10. Pengembangan Inovasi Layanan;
11. Budaya Organisasi.
Diharapkan melalui kegiatan Penilaian, Penghargaan, Dan Evaluasi Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 dapat meningkatan kemampuan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
SALAM GEMA SANTI
