Pemerintah Kabupaten Klungkung
Rapat Pembahasan Rencana Kerja RB Pokja Manajemen Perubahan telah dilaksanan pada tanggal 18 Mei 2021 bertempat di RR Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, rapat dibuka oleh Ketua Pokja manajemen Perubahan, rencana kerja Pokja Manajemen Perubahan disusun dengan panduan rencana Kerja RB Kabupaten Klungkung serta Permenpan 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelksanaan Reformasi Birokrasi. … Baca Selengkapnya
Tanggal 18 Mei 2021 telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Kerja RB Pokja Penguatan Akuntabilitas di RR Widya Mandala Kantor Bupati Klungkung, rapat dibuka oleh Ketua Pokja Penguatan Akuntabilitas, rencana kerja Pokja Penguatan Akuntabilitas disusun dengan panduan Rencana Kerja RB Kabupaten Klungkung serta Permenpan 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Adapun dalam rapat … Baca Selengkapnya
Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing–masing instansi pemerintah. Pada hari Selasa, 18 Mei 2021 bertempat di … Baca Selengkapnya
Rapat Penyusunan Renja RB Setda, (Senin, 3 Mei 2021) Dalam mempercepat implementasi reformasi birokrasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung melaksanakan rapat penyusunan Rencana Kerja RB yang dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum bertempat di RR Praja Mandala. Pada pembukaan, Asisten Administrasi Umum, Dewa Gede Darmawan menyampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi RB yang dilakukan tahun 2020, predikat … Baca Selengkapnya
Program KPK dan kegiatan Korsupgah bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan pemerintah lebih transparan dan akuntabel. Sistem penggajian tunggal atau single salary system merupakan salah satu cara untuk memudahkan monitoring terhadap gaji PNS yang didasarkan pada kinerja. Pemerintah Kabupaten Klungkung sudah menerapkan hal tersebut sejak tahun 2019 dengan memanfaatkan aplikasi e-Kinerja yang berbasis online. … Baca Selengkapnya
Penyetaraan jabatan Struktural ke jabatan fungsional ini merupakan salah satu upaya dalam proses penyederhanaan birokrasi. Karenanya, masih ada langkah-langkah yang harus ditempuh oleh instansi pemerintah dalam melakukan penyederhanaan birokrasi secara keseluruhan sesuai dengan tujuan dari arahan Presiden Joko Widodo Merujuk surat tanggal 30 Maret 2021 Nomor 061/2134/Org/2021 Hal : Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten … Baca Selengkapnya
Perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat pemerintah dituntut maksimal dalam memberikan pelayanan, dibutuhkan inovasi dan trobosan baru untuk menjawab tantangan kedepan. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dengan didukung sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan komitmen yang kuat. … Baca Selengkapnya
Rapat penyempurnaan dan pemantauan pelaksanaan rencana kerja reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 dilaksanakan selama 5 hari mulai tanggal 24-28 Maret 2021 yang diikuti pokja per area perubahan dipimpin oleh Kepala Bagian Organisasi. Pada hari pertama Rabu, 24 Maret 2021 yang dibahas adalah renja area penataan peraturan dan area tata laksana. Pada area … Baca Selengkapnya
Pemanfaatan aplikasi berbasis online dapat memberikan kemudahan dan transparansi dalam menilai kinerja Aparatur Sipil Negara. Kabupaten Klungkung dengan tagline gema santi, terus mengedepankan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan salah satunya dengan mengimplementasikan penilaian kinerja berbasis online dengan membangun aplikasi e kinerja sejak tahun 2018. Diberlakukannya e kinerja di Kabupaten Klungkung menjadi salah satu tujuan studi … Baca Selengkapnya
