Informasi

Pedalaman terhadap hasil pengembangan budaya kerja Berakhlak pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yang sudah dihasilkan di mulai dari  Rencana Kerja Pengembangan Budaya Kerja/Renja Agen Perubahan mencakup : Tema perubahan, hasil akhir perubahan/indikator kinerja akhir, strategi/rencana aksi secara singkat, capaian pelaksanaan rencana aksi serta dihubungkan dengan kriteria penilaian sesuai SK Bupati 352/01.7/HK/2022 … Baca Selengkapnya

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengembangan budaya kerja perangkat daerah sesuai Keputusan Bupati Klungkung nomor 352/01.7/HK/2022 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung, Tim Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Pemerintah Kabupaten Klungkung melaksanakan tahapan evaluasi Hasil Pengembangan Budaya Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Kegiatan Tersebut di … Baca Selengkapnya

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi pada area perubahan yang menjadi fokus perubahan pada tahun 2022, pelaksanaan monitoring dan pendampingan penyusunan pohon kinerja, analisis jabatan/analisis beban kerja, optimalisasi peran agen perubahan serta peningkatan kualitas pelayanan public pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Tim Bagian Organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian Organisasi disambut dengan baik Oleh Tim … Baca Selengkapnya

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi pada area perubahan yang menjadi fokus perubahan pada tahun 2022, pelaksanaan monitoring dan pendampingan penyusunan pohon kinerja, analisis jabatan/analisis beban kerja, optimalisasi peran agen perubahan serta peningkatan kualitas pelayanan public pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Dalam proses monitoring dan pendampingan terdapat focus pada Kualitas Pelayanan Publik, dimana … Baca Selengkapnya

Sobat Organisasi Dalam rangka percepatan internalisasi dan penguatan budaya kerja di Pemerintah Kabupaten Klungkung, akan dilaksanakan evaluasi pelaksanaan pengembangan budaya kerja di perangkat daerah. Tujuan pelaksanaan evaluasi budaya kerja untuk Mendapatkan informasi perkembangan pelaksanaan pengembangan budaya kerja aparatur sipil negara di perangkat daerah. Memetakan perangkat daerah serta dimensi-dimensi pengembangan budaya kerja yang memerlukan perhatian khusus … Baca Selengkapnya

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi hasil pengembangan budaya kerja di perangkat daerah, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi teknis (akhir) pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan rapat pada: Hari/tanggal : Kamis/1 September 2022 Pukul : 09.00 wita – selesai Tempat : RR. Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung terkait Koordinasi (akhir) pelaksanaan evaluasi hasil pengembangan budaya kerja. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Tim … Baca Selengkapnya

Sobat Organisasi, Dalam rangka evaluasi kebutuhan jabatan pasca penyederhanaan birokrasi dan sebagai tindaklanjut bimtek dan FGD penyusunan peraturan kelembagaan dan tatalaksana serta verifikasi TPP ASN tahun 2023. Diawali dengan Pelaksanakan sosialisasi/bimtek teknis penyusunan informasi jabatan dengan menghadirkan  narasumber Analis Kepegawaian Muda dan Assessor SDM Aparatur Muda dari Kantor Regional X BKN Denpasar. Pada kesempatan tersebut … Baca Selengkapnya

Menurut PERMENPANRB 17 TAHUN 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. ASPEK 1. KEBIJAKAN PELAYANAN : Standar Pelayanan, Maklumat … Baca Selengkapnya

Tujuan pelayanan publik pada umumnya adalah bagaimana mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah. Penyelenggaraan Pelayanan Publik, standar pelayanan haruslah meliputi: 1. Prosedur Pelayanan Prosedur pelayanan yang dilakukan dalam halm ini antara lain kesederhanaan … Baca Selengkapnya