Sobat Organisasi, Dalam rangka peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Provinsi Bali. Biro Organisasi Setda Prov. Bali melaksanakan pendampingan Penyusunan Dokumen SAKIP Di Kabupaten Klungkung sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat disdukcapil Kab. Klungkung dihadiri oleh tim SAKIP Dari Biro Organisasi Setda Prov. Bali didampingi Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Klungkung, Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung serta dihadiri oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Klungkung.Dalam kegiatan tersebut membahas menganai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi dalam mendisain program dan kegiatan.
SALAM GEMA SANTI
Download :
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (https://bit.ly/3K7sIcx)
- PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (https://bit.ly/3jMqvZc)
