Berita

Sharing dengan Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Buleleng

oleh

Sobat Organisasi, Hari ini Selasa tanggal 15 November 2022 pukul 11.00 WITA bertempat di Widya Mandala, Kepala Bagian Organisasi bersama Kabag Umum dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan menerima kunjungan dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Buleleng. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Buleleng Putu Arimbawa, SE, M.Si menjelaskan tujuan kunjungan ini adalah … Baca Selengkapnya

SOSIALISASI PERMENPANRB  20 TAHUN 2018 PEDOMAN EVALUASI KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH

oleh

Sobat Organisasi, Dalam rangka menindaklanjuti Permen PANRB No. 20 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, dilaksanakan Sosialisasi Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah pada tanggal 11 Nopember 2022melalui Zoom Meeting.  Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Analis Kebijakan Pertama Putu Agus Prapta dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan dihadiri oleh Tim Evaluasi Kelembagaan … Baca Selengkapnya

RAPAT PEMBAHASAN HASIL EVALUASI KEPATUHAN STANDAR PELAYANAN OLEH OMBUDSMAN

oleh

Sobat Organisasi, Dalam rangka menindaklanjuti Hasil Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan oleh Ombudsman, pada Kamis tanggal 27 Oktober 2022 pukul 09.00 WITA bertempat di Widya Praja Kantor Bupati Klungkung, Bagian Organisasi melaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh UPPP yang dievaluasi oleh Ombudsman seperti Disdikpora, Disdukcapil, DPMPTSP, DinsosP3A, Dinas Kesehatan dan 2 Puskesmas yaitu Puskesmas Banjarangkan I … Baca Selengkapnya

RAPAT KELEMBAGAAN BRIDA KABUPATEN KLUNGKUNG

oleh

Sobat Organisasi, apa yang dimaksud dengan BRIDA? Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BRIDA merupakan perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang. Menindak lanjuti Perpres no 78 tahun 2021 tentang BRIN serta Instruksi Gubernur Bali Nomor 12726 Tahun … Baca Selengkapnya

Rapat Pembahasan Kebijakan TPP 2023

oleh

Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 bertempat di Ruang Rapat Widya Mandala dilaksanakan rapat yang membahas kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN pada Tahun 2023. Rapat dilaksanakan pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Rapat dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum … Baca Selengkapnya

PEMBAHASAN POHON KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

oleh

Sobat Organisasi, Pohon Kinerja (Cascading) adalah penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis. skema pohon kinerja adalah mencari atau menentukan akar permasalahan, kemudian diselesaikan secara kolektif oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Bagian organisasi melaksanakan pendampingan penyusunan pohon kinerja perangkat daerah melalui Pembahasan secara langsung … Baca Selengkapnya

PENGISIAN LKE PMPRB DINAS PERHUBUNGAN

oleh

Sobat Organisasi, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah Model Penilaian mandiri yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah.   Saat ini kegiatan pendampingan Pengisan LKE PMPRB 2022 oleh Tim Reformasi Birokrasi Kab. Klungkung terus berlanjut, Dihadiri langung oleh Tim Reformasi Birokrasi Dinas … Baca Selengkapnya

PEMBAHASAN DRAF RANCANGAN PERBUB TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

oleh

  Sobat Organisasi, untuk apa sih Tata Naskah Dinas itu? Tata naskah dinas adalah salah satu unsur administrasi hukum yang meliputi pengaturan tentang jenis dan penyusunan naskah dinas, penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pengurusan naskah dinas korespondensi, kewenangan, perubahan, pencabutan, pembatalan produk hukum dan ralat yang … Baca Selengkapnya

PEMBAHASAN POHON KINERJA DISDUKCAPIL

oleh

Secara singkat, skema pohon kinerja adalah mencari atau menentukan akar permasalahan, kemudian diselesaikan secara kolektif oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait . Dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas, dengan membuat skala prioritas menggunakan pohon kinerja untuk melihat apa akar permasalahannya. Bagian organisasi melaksanakan pendampingan penyusunan pohon kinerja perangkat daerah melalui Pembahasan secara langsung oleh … Baca Selengkapnya