Informasi

Standar Pelayanan Publik Kabupaten Klungkung

oleh

Rapat dipimpin Oleh Asisten II Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Klungkung didampingi oleh Kepala Bagian Organisasi dan dihadiri oleh undangan rapat sesuai dengan daftar hadir. Pada rapat tersebut membahas tentang persiapan penilaian oleh Ombudsman terhadap kepatuhan SPP (standar pelayanan publik) di Kabupaten Klungkung. Variabel dan indikator penilaian produk administrasi dan jasa yaitu : 1. Standar Pelayanan 2. Maklumat pelayanan 3. Pengelolaan pengaduan 4. Sarana dan Prasarana fasilitas 5. Pelayanan khusus 6. Penilaian kinerja 7. Visi, Misi dan Motto pelayanan 8. Atribut 9. Pelayanan terpadu 10. Rekognisi. Diharapkan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dapat mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Sehingga terwujudnya perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencegahan maladministrasi.

SALAM GEMA SANTI

PENDAMPINGAN PENILAIAN KEPATUHAN TERHADAP STANDAR PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2021 OLEH OMBUDSMAN RI

oleh

Pada tanggal 27 mei 2021 Bertempat di Inna Sindhu Beach Hotel, Ombudsman Perwakilan Bali menyelenggarakan kegiatan Workshop Pendampingan Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 Oleh Ombudsman RI. Kegiatan dihadiri oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota di Bali khususnya para Sekretaris Daerah, Kepala DPMPTSP dan Kepala Bagian Organisasi. Pada kegiatan workshop, Ombudsman memberikan kesempatan kepada Pemkab … Baca Selengkapnya

Penyusunan Rencana Aksi Agen Perubahan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung

oleh

Rapat  tanggal 24 Mei 2021 dibuka oleh Assisten Administrasi Umum Setda Kab. Klungkung dengan di dampingi oleh Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung serta dihadiri oleh anggota tim agen perubahan masing-masing bagian. Pada rapat tersebut membahas tentang Penyusunan Rencana Aksi Agen Perubahan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. SALAM GEMA SANTI

DESK PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

oleh

Penyetaraan jabatan Struktural ke jabatan fungsional ini merupakan salah satu upaya dalam proses penyederhanaan birokrasi. Karenanya, masih ada langkah-langkah yang harus ditempuh oleh instansi pemerintah dalam melakukan penyederhanaan birokrasi secara keseluruhan sesuai dengan tujuan dari arahan Presiden Joko Widodo Merujuk surat tanggal 30 Maret 2021 Nomor 061/2134/Org/2021 Hal : Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten … Baca Selengkapnya

Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada DISDUKCAPIL, DPMPTSP, RSUD dari Kemanpan RB Deputi Bidang Pelayanan Publik

oleh

Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada DISDUKCAPIL, DPMPTSP, RSUD (4/9/2019) dari Kemanpan RB Deputi Bidang Pelayanan Publik, ada beberapa komponen yang dievaluasi yaitu : Kebijakan Pelayanan (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat), Profesionalisme SDM (Kompetensi Pegawai, Aturan Prilaku dan Kode Etik, Budaya Pelayanan), Sarana Prasarana (Tempat Parkir, Ruang Tunggu, Toilet khusus, Sarana prasarana bagi pengguna … Baca Selengkapnya