Mohon mengisi survei kepuasan Masyarakat pada alamat https://bit.ly/3uviLgS
Survei Kepuasan Masyarakat bag org smstr I 2021 pdf
Editor
Sosialisasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Tahun 2021
Dalam rangka peningkatan implementasi kebijakan reformasi birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan sosialisasi kebijakan Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tahun 2021. Kegiatan tersebut diikuti oleh Asisten III Administrasi Umum Setda. Kab. Klungkung, didampingi Kepala … Baca Selengkapnya
Pembinaan Teknis PMPRB dan Penilaian SAKIP Perangkat Daerah
Akuntabilitas kinerja mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara/daerah secara efektif, efisien dan ekonomis. Akuntabilitas kinerja yang baik meliputi budaya kinerja yang telah menjadi budaya organisasi; seluruh unit kerja telah dapat mengidentifikasi kinerja yang seharusnya; cascading kinerja telah dilakukan minimal sampai level struktural terendah; pengintegrasian antara perencanaan … Baca Selengkapnya
Penyusunan Pohon Kinerja Tingkat Kabupaten Dan Daerah
Kegiatan Penyusunan Pohon Kinerja Tingkat Kabupaten Dan Daerah di Praja Mandala dan via zoom meeting yang dipimpin oleh Asisten III Administrasi Umum Setda. Kab. Klungkung, didampingi Kepala Bagian Organisasi Setda. Kab. Klungkung, serta Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung, dengan menghadirkan narasumber Analis Kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (Kemeterian PANRB). Penjabaran kinerja … Baca Selengkapnya
Pendampingan Terhadap Standar Pelayanan Publik
Koordinasi dengan dinkes guna membangun pelayanan yang prima dan juga persiapan penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI terhadap standar pelayanan publik sesuai dengan aspek penilaian di administrasi (perizinan Ekonomi, Perizinan Non Ekonomi, Administrasi Kependudukan, Pendidikan, Kesehatan) dan jasa (Kesehatan penyediaan jasa kesehatan oleh Puskesmas yang berada di tingkat Kabupaten), perbaikan itu mulai dari standar pelayanan … Baca Selengkapnya
Standar Pelayanan Publik Kabupaten Klungkung
Rapat dipimpin Oleh Asisten II Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Klungkung didampingi oleh Kepala Bagian Organisasi dan dihadiri oleh undangan rapat sesuai dengan daftar hadir. Pada rapat tersebut membahas tentang persiapan penilaian oleh Ombudsman terhadap kepatuhan SPP (standar pelayanan publik) di Kabupaten Klungkung. Variabel dan indikator penilaian produk administrasi dan jasa yaitu : 1. Standar Pelayanan 2. Maklumat pelayanan 3. Pengelolaan pengaduan 4. Sarana dan Prasarana fasilitas 5. Pelayanan khusus 6. Penilaian kinerja 7. Visi, Misi dan Motto pelayanan 8. Atribut 9. Pelayanan terpadu 10. Rekognisi. Diharapkan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dapat mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Sehingga terwujudnya perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencegahan maladministrasi.
SALAM GEMA SANTI
Sosialisasi Evaluasi Kematangan Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018
Salah satu agenda kerja Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Klungkung Tahun 2021 adalah melaksanakan evaluasi kematangan organisasi perangkat daerah dengan tujuan mendapatkan gambaran yang jelas kondisi kematangan organisasi sehingga dapat memberikan masukan bagi peningkatan kematangan organisasi perangkat daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk pelaksanaannya diawali dengan pelaksanaan sosialisasi indikator penilaian pada tanggal 31 … Baca Selengkapnya
PENDAMPINGAN PENILAIAN KEPATUHAN TERHADAP STANDAR PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2021 OLEH OMBUDSMAN RI
Pada tanggal 27 mei 2021 Bertempat di Inna Sindhu Beach Hotel, Ombudsman Perwakilan Bali menyelenggarakan kegiatan Workshop Pendampingan Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 Oleh Ombudsman RI. Kegiatan dihadiri oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota di Bali khususnya para Sekretaris Daerah, Kepala DPMPTSP dan Kepala Bagian Organisasi. Pada kegiatan workshop, Ombudsman memberikan kesempatan kepada Pemkab … Baca Selengkapnya