Rapat Tindak Lanjut Penyederhanaan Birokrasi

Sesuai Surat Menpan RB Nomor : B/467/KT.01/2021 tanggal 27 Mei 2021 tetang Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov dan Pemkab/kotaRapat. Pemerintah Kabupaten Klungkung melaksanakan kegiatan Rapat Tindak Lanjut Penyederhanaan Birokrasi bertempat di Widya Praja  yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kab. Klungkung, didampingi Asisten III Administrasi Umum Setda. Kab. Klungkung, serta Tim … Baca Selengkapnya

Standar Pelayanan Pada Bagian Organisasi

PELAYANAN KONSULTASI REFORMASI BIROKRASI (KELEMBAGAAN, ANJAB, KINERJA, PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA) A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) 1 Persyaratan 1.      Mengisi formulir permohonan layanan (memuat identitas dan daftar masalah) 2 Sistem, Mekanisme, Prosedur 1.     Pemohon mengisi formulir permohonan layanan 2.     Pemohon diarahkan ke kasubbag sesuai dengan masalah yang akan dikonsultasikan (Kelembagaan, Anjab, Kinerja, Pelayanan Publik … Baca Selengkapnya

Sosialisasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Tahun 2021

Dalam rangka peningkatan implementasi kebijakan reformasi birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan sosialisasi kebijakan Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tahun 2021. Kegiatan tersebut diikuti oleh Asisten III Administrasi Umum Setda. Kab. Klungkung, didampingi Kepala … Baca Selengkapnya

Pembinaan Teknis PMPRB dan Penilaian SAKIP Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara/daerah secara efektif, efisien dan ekonomis. Akuntabilitas kinerja yang baik meliputi budaya kinerja yang telah menjadi budaya organisasi;  seluruh unit kerja telah dapat mengidentifikasi kinerja yang seharusnya; cascading kinerja telah dilakukan minimal sampai level struktural terendah; pengintegrasian antara perencanaan … Baca Selengkapnya

Penyusunan Pohon Kinerja Tingkat Kabupaten Dan Daerah

Kegiatan Penyusunan Pohon Kinerja Tingkat Kabupaten Dan Daerah di Praja Mandala dan via zoom meeting yang dipimpin oleh Asisten III Administrasi Umum Setda. Kab. Klungkung, didampingi Kepala Bagian Organisasi Setda. Kab. Klungkung, serta Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung, dengan menghadirkan narasumber Analis Kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (Kemeterian PANRB). Penjabaran kinerja … Baca Selengkapnya

Pendampingan Terhadap Standar Pelayanan Publik

Koordinasi dengan dinkes guna membangun pelayanan yang prima dan juga persiapan penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI terhadap standar pelayanan publik sesuai dengan aspek penilaian di administrasi (perizinan Ekonomi, Perizinan Non Ekonomi, Administrasi Kependudukan, Pendidikan, Kesehatan) dan jasa (Kesehatan penyediaan jasa kesehatan oleh Puskesmas yang berada di tingkat Kabupaten), perbaikan itu mulai dari standar pelayanan … Baca Selengkapnya

Standar Pelayanan Publik Kabupaten Klungkung

Rapat dipimpin Oleh Asisten II Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Klungkung didampingi oleh Kepala Bagian Organisasi dan dihadiri oleh undangan rapat sesuai dengan daftar hadir. Pada rapat tersebut membahas tentang persiapan penilaian oleh Ombudsman terhadap kepatuhan SPP (standar pelayanan publik) di Kabupaten Klungkung. Variabel dan indikator penilaian produk administrasi dan jasa yaitu : 1. Standar Pelayanan 2. Maklumat pelayanan 3. Pengelolaan pengaduan 4. Sarana dan Prasarana fasilitas 5. Pelayanan khusus 6. Penilaian kinerja 7. Visi, Misi dan Motto pelayanan 8. Atribut 9. Pelayanan terpadu 10. Rekognisi. Diharapkan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dapat mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Sehingga terwujudnya perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencegahan maladministrasi.

SALAM GEMA SANTI